JAKARTA — Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), Munifah Syanwani, menyatakan bahwa untuk mencapai Indonesia zero stunting, ekonomi kaum perempuan memegang peranan penting dalam mengatasi stunting. Ekonomi perempuan dapat diperkuat melalui UMKM. Oleh karena itu, UMKM yang dikelola perempuan juga perlu diberdayakan agar semakin mandiri dan bermanfaat.
“Ekonomi perempuan dan ekonomi rumah tangga sangat penting. Kita mulai dari kalangan UMKM mikro. Kita bangun ekonomi kaum perempuan, kita entaskan kemiskinan, dan kita tuntaskan stunting,” kata Ketua Umum PPUMI dalam Peluncuran Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030, seperti dikutip pada Sabtu (4/10/2023).
Pemberdayaan Perempuan Bantu Turunkan Stunting
Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030, yang digagas oleh PPUMI dan dideklarasikan pada Rakernas II PPUMI, mengumpulkan pengurus PPUMI dari seluruh Indonesia dengan tujuan agar semua kepengurusan PPUMI di daerah dan wilayahnya masing-masing melakukan hal yang sama, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.
Ketua PPUMI menambahkan bahwa banyak yang menganggap masalah stunting hanya soal tumbuh kembang saja. Padahal, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemampuan ekonomi perempuan bisa memainkan peran penting dalam mengatasi stunting nasional.
Sorgum Dinilai Bisa Jadi Bahan Pangan Alternatif Turunkan Angka Stunting
“Kurang nutrisi dan gizi buruk yang menyebabkan stunting bisa ditekan jika ibu memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menyediakan gizi yang baik bagi dirinya dan anaknya. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui pemberdayaan UMKM perempuan,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa calon orang tua sebaiknya mendapat pembekalan sejak dini, bahkan sejak remaja. Mereka perlu diberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak, hingga cara mengatasi berbagai masalah perawatan anak.
KPAI: Satgas Perkawinan Anak Targetkan Penurunan Angka Stunting
Saat ini, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6 persen. Diharapkan dengan adanya Gerakan ini, pada tahun 2030 stunting bisa dihapuskan, dimulai dengan target penurunan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasinya.
Di tingkat pusat, Gerakan Zero Stunting ini didukung oleh lembaga pemerintah dan swasta seperti Pertamina, BCA, Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, dan berbagai stakeholders lainnya. Diharapkan kegiatan ini menjadi gerakan bersama secara nasional.
Menteri Keuangan RI, yang juga Ketua Dewan Pembina Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), Sri Mulyani Indrawati, dalam pidato pengarahannya menegaskan peran penting UMKM yang dikelola perempuan dalam perekonomian nasional. UMKM yang dikelola perempuan juga berperan penting dalam mengatasi stunting. “UMKM berperan besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Keuangan.
UMKM menyumbangkan Rp 12.600 triliun dari Rp 19.088 triliun produk domestik bruto Indonesia. Dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, 40,9 juta dipimpin atau dikelola oleh perempuan. Dengan demikian, perempuan berperan sangat besar bagi perekonomian Indonesia. “Perempuan menunjukkan punya nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Selain peran UMKM perempuan, Menkeu juga membahas isu stunting yang menjadi salah satu prioritas PPUMI. Butuh kerja sama lintas sektoral dan berbagai pihak untuk mengatasi stunting.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga hadir dalam acara Rakernas II PPUMI dan Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 untuk memberikan Keynote Speech. Hadir pula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perwakilan Bank Indonesia, Wakil Walikota Bogor sebagai tuan rumah, dan beberapa pejabat setempat.