Rakyat Merdeka – Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Dewan Pembina Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), Sri Mulyani Indrawati, dalam pidato pengarahannya menegaskan peran signifikan UMKM yang dikelola perempuan dalam perekonomian nasional. UMKM yang dikelola perempuan juga memainkan peran penting dalam mengatasi stunting.
Sri Mulyani menyampaikan hal ini dalam acara Rakernas II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Peluncuran Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030, di Bogor pada 1 November 2023 lalu.
“UMKM memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Keuangan.
UMKM menyumbang Rp 12.600 triliun dari Rp 19.088 triliun produk domestik bruto Indonesia. Dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, 40,9 juta dipimpin atau dikelola perempuan. Dengan demikian, perempuan memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia.
“Perempuan menunjukkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Selain peran UMKM perempuan, Menkeu juga membahas isu stunting. Isu ini menjadi salah satu prioritas PPUMI. Diperlukan kerja sama lintas sektoral dan berbagai pihak untuk mengatasi stunting.
Ketua Umum PPUMI, Dr. Hj. Munifah Syanwani, M.Si, mengatakan banyak yang menganggap masalah stunting hanya terkait tumbuh kembang anak. Padahal, stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemampuan ekonomi perempuan dapat berperan dalam mengatasi masalah stunting nasional.
Kekurangan nutrisi dan gizi buruk yang menyebabkan stunting dapat ditekan jika ibu memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan memberikan gizi yang baik bagi dirinya dan anaknya. Kemampuan ini, antara lain, bisa diperoleh melalui pemberdayaan UMKM perempuan.
Munifah juga mengatakan, calon orang tua seharusnya mendapat pembekalan sejak dini, bahkan sejak remaja. Mereka perlu diberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak, dan cara mengatasi berbagai masalah perawatan anak.
Saat ini, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6 persen. Diharapkan dengan adanya Gerakan ini, pada 2030 angka stunting menjadi nol, dengan target penurunan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024.
Oleh karena itu, perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Mengingat perannya dalam mengatasi stunting, UMKM perempuan juga perlu diberdayakan agar semakin mandiri dan bermanfaat.
“Ekonomi perempuan dan ekonomi rumah tangga sangat penting. Kita bangun dari kalangan UMKM mikro. Kita bangun ekonomi kaum perempuan, kita entaskan kemiskinan, kita tuntaskan stunting,” ujar Ketua Umum PPUMI.
Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 yang diinisiasi oleh PPUMI dan dideklarasikan saat Rakernas II PPUMI menghadirkan pengurus PPUMI secara nasional dengan tujuan agar semua kepengurusan PPUMI se-Indonesia melakukan hal yang sama di daerah dan wilayahnya masing-masing, bekerja sama dengan semua unsur baik pemerintah maupun swasta.
PPUMI Pusat dalam menjalankan Gerakan Zero Stunting didukung oleh lembaga pemerintah dan juga oleh sektor swasta seperti Pertamina, BCA, dan Bursa Efek Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya. Diharapkan kegiatan ini menjadi gerakan bersama secara nasional.
Dalam pembukaan Rakernas II PPUMI dan Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga sebagai Keynote Speaker, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Direktur Eksekutif Kepala Departemen DUPK Bank Indonesia, Wakil Walikota Bogor, dan beberapa pejabat daerah setempat.