Jakarta Pusat, Kominfo – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi UMKM sebesar 60,51% terhadap PDB, menyerap 96,92% tenaga kerja, dan menyumbang 15,65% ekspor nonmigas. Dari total usaha di Indonesia, 99% didominasi oleh UMKM, dengan jumlah 64,2 juta pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, 37 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Oleh karena itu, peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Perempuan memiliki naluri untuk bertahan demi keluarganya sehingga mendorong mereka menjadi pengusaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya mewakili Presiden RI pada acara Forum Khadijah bertajuk “Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM” di Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Dibandingkan dengan rata-rata dunia, perempuan Indonesia memiliki rasio kepemilikan usaha yang lebih tinggi. Data dari Google dan Kantar pada tahun 2020 menunjukkan semakin positifnya respon perempuan di Indonesia untuk berwirausaha.
Jumlah perempuan di Indonesia yang telah berwirausaha mencapai 49%, dan yang ingin berwirausaha di masa depan sebanyak 45%. Perempuan yang memanfaatkan teknologi digital juga cukup banyak, yaitu sekitar 35% dari seluruh penjualan online di Indonesia.
Namun, banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya, dengan hanya sekitar 24% yang telah menggunakan e-commerce untuk pemasaran produknya.
Potensi ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025, dengan nilai Rp1.738 triliun. Saat ini, jumlah penggunaan telepon seluler di Indonesia mencapai 345,3 juta unit, lebih besar dari populasi penduduk. Sementara itu, pengguna internet aktif mencapai 202,6 juta orang.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, termasuk perempuan, adalah dengan melakukan transformasi usaha melalui teknologi digital. Namun, peralihan ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, serta literasi digital agar transaksi daring dapat dilakukan secara optimal.
Digitalisasi perlu didorong terutama di tengah tantangan pandemi Covid-19, yang menyebabkan perubahan perilaku menjadi “ekonomi minim pertemuan tatap muka” atau “Less Contact Economy” dimana teknologi digital memainkan peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan interaksi antar-manusia.
Menko Airlangga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Mandalika, NTB, di mana seorang pelaku UMKM di bidang makanan ringan meningkatkan omzetnya dengan memanfaatkan digitalisasi setelah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja.
“Dengan mengikuti Kartu Prakerja, yang bersangkutan belajar promosi, perbaikan kemasan, bagaimana memotret dan memasukkan produk ke e-commerce, dan alhamdullilah omzetnya naik menjadi 30 juta per bulan,” ujar Menko Airlangga.
Selain pentingnya transformasi digital, gaya hidup halal juga berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, baik secara global maupun nasional.
Laporan The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 mencatat pengeluaran untuk makanan dan gaya hidup halal umat Muslim dunia mencapai USD 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi USD 3,2 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan kumulatif 6,2% per tahun.
Angka ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar orang dan diperkirakan mencapai 27,5% dari total penduduk dunia pada tahun 2030.
UMKM di Indonesia perlu mengambil bagian dalam peluang ini dengan memanfaatkan kebijakan dan program kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM.
Pemerintah telah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM sebagaimana diamanatkan pada UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, di mana sertifikasi JPH bagi UMKM dapat dilakukan dengan pernyataan pelaku UMKM (self-declare) berdasarkan standar halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Rangkaian acara Forum Khadijah diisi dengan Grand Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), pembacaan deklarasi oleh Ketua Umum PPUMI Pusat Munifah Syahwani yang berisi kepedulian terhadap ekonomi umat, ekonomi rakyat, dan khususnya ekonomi perempuan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk akselerasi sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang dilakukan antara PPUMI, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia, dan BPJPH.
Setelah itu, dilakukan pencanangan sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia yang diikuti dengan High Level Policy Discussion (HLPD) dan Pelatihan Digitalisasi bagi UMKM secara nasional.
Turut hadir secara luring dalam acara ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan Komisaris Utama BSI Adiwarman. Sementara itu, hadir secara daring antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.