TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Berkomitmen Turunkan Prevalensi Stunting di Indonesia
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa pemerintah serius dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.
Menurut Bintang Puspayoga, stunting merupakan isu yang melibatkan berbagai sektor dengan penyebab langsung maupun tidak langsung.
“Walaupun secara umum penyebab utama adalah kekurangan asupan makanan bergizi pada ibu dan anak, berbagai faktor seperti sosio-kultural, ekonomi, politik, dan kesetaraan gender juga berperan. Oleh karena itu, penanganan stunting harus melibatkan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan,” jelas Menteri PPPA dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan peluncuran Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 di Bogor pada Rabu (1/11/2023).
Ia mengungkapkan bahwa stunting berkaitan erat dengan peran perempuan dan ekonomi. Perempuan yang memiliki kekuatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan nutrisi dan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Kesejahteraan keluarga juga membantu mengurangi kekerasan, eksploitasi anak, dan pernikahan anak yang sering kali terkait dengan kemiskinan.
Ketua Umum PPUMI, Munifah Syanwani, menambahkan bahwa mencapai zero stunting pada 2030 merupakan salah satu langkah untuk menciptakan generasi emas pada tahun 2045.
Ia menjelaskan bahwa dalam mengatasi stunting, pemberdayaan UMKM perempuan juga sangat penting untuk menjadikan mereka lebih mandiri dan bermanfaat.
“Ekonomi perempuan dan ekonomi rumah tangga sangat krusial, terutama dalam sektor UMKM mikro. Kita perlu membangun ekonomi perempuan, mengatasi kemiskinan, dan menyelesaikan masalah stunting,” kata Munifah.
Munifah menambahkan bahwa banyak orang beranggapan stunting hanya berkaitan dengan masalah tumbuh kembang anak. Namun, sebenarnya stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kemampuan ekonomi.
Oleh karena itu, perempuan dapat berkontribusi dalam penanggulangan stunting nasional.
“Masalah kurang nutrisi dan gizi buruk yang menyebabkan stunting dapat diminimalisir jika ibu memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memberikan gizi yang baik bagi dirinya dan anaknya. Kemampuan ini bisa diperoleh melalui pemberdayaan UMKM perempuan,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar calon orang tua mendapatkan pembekalan sejak dini, termasuk pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pertumbuhan anak, serta cara mengatasi berbagai masalah perawatan anak.
Saat ini, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6 persen, dengan target penurunan menjadi 14 persen pada 2024, dan diharapkan dapat mencapai zero stunting pada 2030.
Gerakan Zero Stunting didukung oleh berbagai lembaga pemerintah serta sektor swasta, termasuk Pertamina, BCA, Bursa Efek Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menteri Keuangan RI, sekaligus Ketua Dewan Pembina PPUMI, Sri Mulyani Indrawati, dalam pidato pengarahannya menekankan pentingnya peran UMKM yang dikelola perempuan dalam perekonomian nasional.
UMKM yang dipimpin oleh perempuan juga memainkan peran penting dalam mengatasi stunting.
“UMKM memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia,” kata Menteri Keuangan.
UMKM menyumbangkan Rp 12.600 triliun dari total Rp 19.088 triliun produk domestik bruto Indonesia. Dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, 40,9 juta di antaranya dikelola oleh perempuan, menunjukkan peran signifikan perempuan dalam perekonomian.
Menteri Keuangan juga menyoroti bahwa isu stunting adalah salah satu prioritas PPUMI, yang memerlukan kerja sama lintas sektor untuk mengatasinya.
Acara ini juga dihadiri oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perwakilan Bank Indonesia, Wakil Walikota Bogor, dan beberapa pejabat setempat.