Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah mencapai 64 juta, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama terkait dengan sertifikasi halal. Saat ini, jumlah produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal masih relatif sedikit.
Sertifikasi halal dapat menambah nilai tambah (value added) bagi pelaku usaha UMKM dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut.
Dalam rangka itu, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) bersama Bank Indonesia dan BPJPH meluncurkan inisiatif “Gerakan Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM.”
Ketua Umum PPUMI, Munifah Syanwani, mengungkapkan bahwa organisasinya berkomitmen untuk memperkuat UMKM di Indonesia. Langkah pertama adalah memberikan keyakinan kepada konsumen dan mendorong sertifikasi halal untuk sektor usaha makanan dan minuman melalui gerakan ini.
“PPUMI berperan dalam mengkolaborasikan UMKM. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia dan BPJPH untuk mendorong sertifikasi halal bagi UMKM,” jelas Munifah dalam Diskusi Kebijakan Tingkat Tinggi (HLPD) yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Kamis (28/10).
“Untuk webinar dan lokakarya sertifikasi halal, kami berhasil menjangkau sekitar 3.000 UMKM. Sedangkan untuk acara hari ini, jumlah peserta mencapai 6.445 yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia,” tambahnya.
PPUMI juga mendukung perempuan pelaku UMKM melalui berbagai program kolaboratif dengan instansi dan kementerian terkait, guna memperkuat UMKM Indonesia, baik dari sisi pendampingan, penguatan SDM, kelembagaan, maupun standarisasi.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Wardjiyo, menegaskan komitmen BI untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia dengan menyediakan berbagai fasilitas.
“Upaya untuk memajukan UMKM meliputi pembentukan kelompok usaha/klaster usaha, pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, serta aksesibilitas yang kini sangat penting melalui digitalisasi,” jelas Perry.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menekankan pentingnya akses digital untuk UMKM. “Akses digital krusial untuk mengurangi penurunan omzet dan memperpanjang durasi bertahan usaha,” ujar Airlangga, seraya mengapresiasi PPUMI atas kegiatan sertifikasi halal untuk UMKM.
Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, menyambut baik Gerakan Sejuta Sertifikasi Halal untuk UMKM ini. Menurutnya, pemerintah bersama BPJH telah berkolaborasi untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. “Koperasi dan UMKM akan melakukan transformasi dari sektor informal ke formal, salah satunya dengan sertifikasi halal gratis dan kemudahan perizinan,” katanya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mendukung program Sejuta Sertifikasi Halal bagi UMKM sebagai langkah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan. “Sertifikasi halal gratis bagi UMKM akan memperluas kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional,” ujar Bintang.
Posisi perempuan Indonesia dalam perekonomian nasional sangat strategis, dengan data dari Kemenkop UMKM menunjukkan bahwa 64 persen pelaku usaha UMKM adalah perempuan. [BYU]