JAKARTA, radarbali.id – UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini berkontribusi sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 96,92% tenaga kerja, dan menyumbang 15,65% untuk ekspor non-migas.
Dari total usaha di Indonesia, UMKM mendominasi dengan 99% atau sekitar 64,2 juta pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, 37 juta dikelola oleh perempuan, menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam memajukan ekonomi.
“Perempuan secara naluri memiliki dorongan untuk bertahan hidup bagi keluarga mereka, yang mendorong mereka untuk menjadi wirausahawan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam arahannya mewakili Presiden RI pada acara Forum Khadijah bertema “Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM” yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (28/10).
Dibandingkan dengan rata-rata global, perempuan Indonesia memiliki tingkat kepemilikan usaha yang lebih tinggi. Data dari Google dan Kantar tahun 2020 menunjukkan bahwa respons perempuan Indonesia terhadap wirausaha semakin positif. Saat ini, 49% perempuan telah berwirausaha, dan 45% berencana untuk memulai usaha di masa depan. Selain itu, sekitar 35% dari total penjualan online Indonesia melibatkan perempuan yang memanfaatkan teknologi digital.
Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya, dengan hanya 24% UMKM yang menggunakan e-commerce untuk pemasaran produk.
Potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025, mencapai Rp1.738 triliun. Saat ini, terdapat 345,3 juta unit telepon seluler di Indonesia, melebihi jumlah populasi penduduk, dan 202,6 juta pengguna internet aktif.
Ini membuka peluang bagi UMKM, termasuk perempuan, untuk melakukan transformasi usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, transisi ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, dan literasi digital untuk melakukan transaksi daring secara efektif.
Digitalisasi menjadi kunci penting terutama di tengah berbagai tantangan pandemi Covid-19, yang menyebabkan perubahan perilaku menjadi “ekonomi minim pertemuan tatap muka” atau “Less Contact Economy,” di mana teknologi digital memainkan peran utama dalam menunjang aktivitas masyarakat.
Menko Airlangga menceritakan pengalaman saat mengunjungi Mandalika, NTB, di mana pelaku UMKM di bidang makanan ringan mengikuti pelatihan Kartu Prakerja yang meningkatkan omzet usaha mereka dengan memanfaatkan digitalisasi. “Dengan pelatihan Kartu Prakerja, pelaku usaha belajar promosi, perbaikan kemasan, dan memasarkan produk di e-commerce. Alhamdulillah, omzetnya meningkat menjadi 30 juta per bulan,” ujar Menko Airlangga.
Selain digitalisasi, gaya hidup halal juga mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir, baik secara global maupun nasional. Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 menunjukkan pengeluaran global untuk makanan dan gaya hidup halal mencapai USD 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi USD 3,2 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 6,2% per tahun. Angka ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk Muslim global yang mencapai 1,8 miliar, yang diperkirakan akan menjadi 27,5% dari total populasi dunia pada 2030.
UMKM di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini, salah satunya dengan memanfaatkan kebijakan dan program kemudahan sertifikasi halal. Pemerintah telah mempermudah proses sertifikasi halal untuk UMKM sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang memungkinkan sertifikasi melalui pernyataan pelaku UMKM (self-declare) berdasarkan standar halal dari BPJPH.
Acara Forum Khadijah mencakup Grand Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), pembacaan deklarasi oleh Ketua Umum PPUMI Pusat Munifah Syahwani mengenai ekonomi umat, ekonomi rakyat, dan khususnya ekonomi perempuan, serta penandatanganan nota kesepahaman antara PPUMI, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia, dan BPJPH.
Forum ini juga mencakup pencanangan sejuta sertifikasi halal gratis untuk UMKM di seluruh Indonesia, High Level Policy Discussion (HLPD), dan pelatihan digitalisasi bagi UMKM secara nasional.
Turut hadir dalam acara ini secara luring Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan Komisaris Utama BSI Adiwarman, sementara secara daring hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. (rba)